You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Penyerapan APBD DKI Pengaruhi Perekonomian Daerah Lain
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Penyerapan APBD DKI Pengaruhi Perekonomian Daerah Lain

Penyerapan APBD DKI Jakarta memasuki semester kedua masih terbilang rendah. Bahkan berada di posisi terendah bersama dengan Riau. Padahal penyerapan anggaran DKI sangat berpengaruh dengan perekonomian di beberapa daerah.

Jika penyerapan APBD DKI tidak tinggi, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan terkena dampak

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Doni P Joewono mengatakan, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan sangat terpengaruh dengan penyerapan anggaran DKI. Sehingga mereka pun mendorong agar penyerapan anggaran DKI bisa maksimal.

"Pengeluaran Pemprov DKI mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah lain. Jika penyerapan APBD DKI tidak tinggi, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan terkena dampak," kata Doni di Balaikota, Senin (10/8).

Ahok Prioritaskan Pembelian Lahan

Realisasi penyerapan APBD DKI hingga Juni 2015 baru mencapai 13,7 persen dari total APBD 2015 Rp 69,28 triliun. Sementara penyerapan rata-rata di seluruh Indonesia mencapai 21-22 persen dari total nilai APBD masing-masing daerah.

"DKI masuk ke-2 provinsi yang penyerapan anggaran dibawah 20 persen. Satu lagi daerah yang penyerapannya terendah adalah Riau. Peyerapan di seluruh Indonesia tahun ini memang rendah," ujar Doni.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati